Sikat Mafia Bisnis Batubara di Kalsel!

JAKARTA - DPR dan Satgas Anti Mafia Hukum didesak untuk serius mengungkap praktek mafia batubara di Kalimantan Selatan. Pasalnya, sampai sejauh ini tidak ada tindakan yang berarti dari aparat hukum terkait mafia dalam bisnis batubara.

Desakan itu disuarakan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ka'bah (LBH-GPK). Mengutip sebuah pemberitaan majalah berita mingguan Tempo tentang mafia bisnis batubara sebulan lalu, Ketua LBH GPK, Umar Husin, menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada langkah tegas dari penegak hukum. "Jadi kami minta Komisi III DPR membentuk Panitia Khussus (Pansus) untuk menyelidiki dan menuntaskan adanya mafia batubara," ujar Umar dalam jumpa pers di kantor LBH-GPK, Rabu (28/7).

Menurut Umar, sampai saat ini juga tidak ada bantahan dari pihak kepolisian tentang dugaan keterlibatan petinggi polisi dalam kasus itu. Karenanya Husin juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk menindak tegas oknum-oknum Polri yang melindungi mafia batubara.

Selain itu, LBH-GPK juga meminta Satgas Anti MAfia Hukum turun tangan. "Agar Satgas Anti Mafia Hukum mengambil peran dan tindakan nyata dalam masalah ini. Agar tidak timbul anggapan bahwa Satgas bersikap tebang pilih," desaknya.