Silaturahmi Lebaran jadi Pintu Masuk Para Elite Politik Merajut Kembali Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Momentum bulan puasa dan Idulfitri 1445 H menjadi pintu masuk menjaga persatuan semua kalangan terutama elite politik seusai pelaksanaan pemilihan umum 2024.
Publik melihat banyak elite politik dan peserta pemilu baik pilpres ataupun pileg yang bersilaturahmi sehingga suasana pun menjadi damai.
"Momen puasa bulan Ramadan adalah sebuah hal tradisi yang baik di Indonesia kaitannya dengan kondisi politik hal positif yang bisa dilihat masyarakat cukup adem karena saling bersilaturahmi ada beberapa elite politik dan juga peserta pemilu yang melakukan silaturahmi karena ini tradisi baik harus diteruskan," kata Pengamat Politik Arfianto Purbolaksono pada Selasa(16/4).
Melihat situasi yang adem ayem tersebut lanjut Anto sapaan akran Arfianto, putusan Mahkamah Konstitusi(MK) tidak akan jauh berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Hanya saja, lanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah mengenai perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
Hakim MK, tegasnya, harus melihat hal tersebut sebagai sebuah perbaikan agar di masa mendatang kecurangan bisa diminimalisir saat pelaksanaan pemilu.
"Tanpa saya bermaksud melampaui putusan hakim MK kalau dibilang prediksi ya tidak akan jauh berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya tapi ada catatan yakni perlu ada perbaikan terkait sistem pemilu berikutnya dan ini penting guna meminimalisir kecurangan yang bisa merugikan pemilih dan peserta pemilu di masa depan," kata Anto.
Anto juga berpesan kepada masyarakat agar menerima apapun putusan MK dengan legwo.
Publik melihat banyak elite politik dan peserta pemilu baik pilpres ataupun pileg yang bersilaturahmi sehingga suasana pun menjadi damai.
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Demi Ekosistem Musik, Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiel Pasal UU Hak Cipta ke MK
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN