Silakan Baca! Ada Aturan Baru dari Menkum HAM soal Pemberian Remisi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly menerbitkan aturan baru yang mengatur syarat dan tata cara pemberian hak bagi narapidana.

Aturan anyar itu tertuang dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan tersebut sebagai respons atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan itu menganulir pengetatan remisi bagi terpidana korupsi yang sebelumnya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan Permenkum HAM itu telah disetujui kementerian dan lembaga terkait.

Dalam aturan baru itu ada beberapa pengetatan untuk jenis tindak pidana luar biasa, tetapi tetap memperhatikan hak-hak narapidana.

"Penghilangan syarat justice collaborator dalam putusan MA menjadikan hal tersebut sebagai syarat pemberian hak, tetapi sebagai reward sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 (UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, red)," kata Rika dalam siaran pers, Minggu (30/1).

Rika menegaskan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tetap mengakomodasi syarat-syarat khusus dalam pemberian hak narapidana sesuai dengan PP 99 Tahun 2012. Misalnya, kata dia, pemberian hak bagi narapidana terorisme tetap  mensyaratkan warga binaan mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia  kepada Republik Indonesia.

Adapun narapidana korupsi yang ingin mendapatkan remisi maupun integrasi, yakni pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, wajib membayar lunas denda dan uang pengganti.