Silakan Baca! Ada Aturan Baru dari Menkum HAM soal Pemberian Remisi

"Reformulasi remisi alasan kemanusiaan diberikan berdasarkan atas satu kategori dan pengaturan kembali tentang remisi tambahan," kata Rika.
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 juga memuat reformulasi terntang usulan remisi yang terlambat akibat syarat dan dokumen belum terpenuhi pada periode penyerahan.
Usulan pemberian remisi umum ataupun khusus keagamaan juga menyisipkan Pasal 27A Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dengan besaran pengurangan hukuman pertama sejak diusulkan. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Kepres 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
"Permenkumham yang diterbitkan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai regulasi yang mengatur pemenuhan hak warga binaan pascaputusan MA yang mengabulkan sebagian gugatan atas beberapa pasal yang termuat dalam PP 99 Tahun 2012," kata dia.(tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Menkum HAM Yasonna H Laoly menerbitkan aturan baru yang mengatur syarat dan tata cara pemberian hak bagi narapidana, termasuk terpidana korupsi.
Redaktur : Antoni
Reporter : Fathan Sinaga
- 502 Narapidana Rutan Paser Terima Remisi Idulfitri 2025
- 8.065 Warga Binaan di DKI Jakarta Dapat Remisi Nyepi dan Lebaran
- Dapat Remisi Idulfitri, 84 Narapidana di Jateng Langsung Bebas
- 774 Napi Lapas Semarang Terima Remisi Idulfitri, Dua Orang akan Hirup Udara Bebas
- 15.086 Warga Binaan Muslim di Jatim Diusulkan Dapat Remisi Khusus Idulfitri
- Eks Tokoh JI Nasir Abbas Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa