Silakan Lapor ke Ombudsman Jika Harga Seragam Sekolah tak Wajar

Tepatnya dalam pasal 181. Pendidik dan tenaga pendidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

''Tapi, sekolah pasti ngeles yang jual seragam bukan guru. Tapi koperasi,'' kata Alumnus Universitas Gadjah Mada itu. Namun, jika praktik tersebut terus-menerus dilakukan, yang dirugikan adalah wali murid.

Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Murpin Josua Sembiring sepakat dengan usulan pengembalian uang itu jika sekolah terbukti mencari keuntungan.

Namun, dia percaya bahwa guru-guru tidak mencari keuntungan pribadi dari hasil penjualan kain tersebut.

''Ada masalah klasik yang selama ini tak terlihat secara langsung,'' kata pria yang baru saja dilantik sebagai rektor Universitas Ma Chung itu.

Masalah yang dia maksud adalah sekolah tak memiliki anggaran taktis. Padahal, setiap tahun sekolah membutuhkan anggaran tersebut untuk berbagai kegiatan sekolah yang tidak ter-cover APBD.

Misalnya, anggaran untuk memberangkatkan siswa untuk lomba ke luar kota atau provinsi.

''Nah, sekolah di satu sisi dituntut untuk terus berprestasi. Di sisi lain, anggaran untuk pemberangkatannya kadang tak dipikirkan,'' katanya.