Simak, Catatan Ketua DPD RI untuk Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim

Sebab, sebuah IKN harus mempertimbangkan corak sosial serta budaya masyarakat penduduk calon ibu kota baru.

Sehingga tidak memiliki resistensi serta potensi konflik terhadap dinamika perpindahan ibu kota.

“Indikator yang terkait dalam perspektif keamanan adalah indeks demokrasi Indonesia, indeks kerukunan beragama, dan indeks pembangunan manusia," jelasnya.

Dalam perspektif pertahanan, LaNyalla mengatakan sebuah IKN harus mempertimbangkan posisi geografis dan infrastruktur pertahanan, sehingga tidak rentan dari serangan eksternal maupun bencana alam.

Dia menambahkan indikator untuk mengukur dalam perspektif pertahanan adalah indeks kerawanan bencana, indeks kekuatan militer global, dan indeks keamanan siber global.

"Poin-poin tersebut harus sejalan juga dengan Visi Indonesia 2045. Sehingga pembangunan dan penataan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini dapat berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia," harapnya.

LaNyalla mengatakan DPD RI secara berkelanjutan akan terus memantau perkembangan pembangunan IKN baru ini melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

Turut mendampingi LaNyalla sejumlah senator di antaranya Aji Mirni Mawarni, M. Idris, Zainal Arifin, Bustami Zainuddin, Djafar Al Katiri, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani, Amaliah, Cherish Harriette dan Adilla Aziz, serta mantan senator Kaltim Awang Ferdian. (*/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: