Simak, Ini Aturan Baru Pelaksanaan Pembukuan dan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan peraturan baru yang bertujuan menciptakan pedoman bagi Bea Cukai untuk menguji kepatuhan pengguna jasa, serta mengoptimalkan dan meningkatkan pengawasan melalui mekanisme audit kepabeanan dan audit cukai.

Untuk mengatur hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan dua aturan baru.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 19 Desember 2024.

Kedua, PMK Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang mulai berlaku setelah 60 hari sejak diundangkan, yaitu mulai 1 Maret 2025 mendatang.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan penyusunan PMK yang mengatur penyelenggaraan pembukuan ini memiliki beberapa tujuan.

Mulai dari melaksanakan amanat undang-undang tentang kewajiban pengguna jasa kepabeanan dan cukai untuk menyelenggarakan pembukuan, menguji kepatuhan orang terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kemudian mengakomodasi kepentingan audit kepabeanan dan cukai, memberikan keyakinan yang memadai terkait going concern pengguna jasa, dan memanfaatkan hasil analisis laporan keuangan untuk kepentingan pelayanan, pengawasan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

“Secara struktur, peraturan yang baru terdiri dari tujuh bab yang berisi total 15 pasal, berbeda dengan peraturan sebelumnya (PMK Nomor 197 Tahun 2016) yang tidak terdapat bab dan hanya terdiri dari sebelas pasal,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (21/1).