SIMAK! Ini Penjelasan Mantan Pentolan Gafatar

”DIJ secara resmi tidak tahu. Seingat saya dua ribuan, tepatnya lupa. Saya menjabat 2012-2015. Kalau kantor di taman kuliner itu untuk kegiatan baksos, donor darah. Kegiatan kita bertani, yang punya sisa tanah mengolah tanah atau memelihara ayam,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Disinggung mengenai program eksodus ke Kalimantan, dia membantah hal tersebut menjadi konsentrasi Gafatar. Meskipun dari dokumen yang ada diketahui program eksodus sudah dirintis sejak 2014.

”Kalau yang mengajak ke Kalimantan tolong diklarifikasi dulu ke pihaknya. Opini publik yang dibangun itu karena dikaitkan Gafatar atau itu urusan rumah tangga. Diperjelas dulu, Gafatar yang mana, orang sudah bubar Agustus 2015. Saya bukan lagi ketua DPD, sudah mantan. Gimana kok baru sekarang isunya digoreng,” katanya setengah bertanya.

Sementara itu, salah seorang mantan pengurus Gafatar HD (bukan nama sebenarnya) menceritakan pengalamannya ?sebagai seorang pengurus di sebuah daerah di ujung Indonesia. Pengurus tingkat DPD ?tersebut melalui telepon selulernya mengungkapkan, Gafatar merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial dan mempromosikan ketahanan pangan.

”Gafatar itu organisasi yang bergerak melalui bakti sosial dan mempromosikan ketahanan pangan,” katanya melalui sambungan telepon kepada Radar Jogja, Selasa (12/1) lalu.

Menurutnya, secara resmi organisasi yang pernah dipimpinnya, sudah bubar secara nasional pada tahun 2015. Menurutnya, pembubaran Gafatar karena dianggap sesat oleh ulama di daerahnya. ”Secara nasional sudah bubar tahun 2015, dan sekarang tidak tahu,” ucapnya.

Disinggung mengenai apakah Gafatar melarang anggotanya menjalankan ibadah, seperti puasa dan salat. Dia membantah jika ibadah tersebut dilarang dalam organisasinya. ”Kalau itu harus dipisahkan dengan Gafatar, itu harus dipisahkan. Kita hanya bergerak dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian,” tandasnya.

Dia mengaku tidak sepakat jika Gafatar dianggap aliran sesat. Menurutnya, Gafatar juga sempat besar, di mana sebelumnya sudah terdapat 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat provinsi.