Simak Kata Ketua Honorer K2 soal Sikap Politik Pilpres 2019

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan pihaknya belum menentukan sikap politik untuk Pilpres 2019. FHK2I masih menunggu kebijakan Presiden Jokowi dalam penyelesaian masalah honorer K2.

"Kami jadi bingung yang dimaksud politik ini sebenarnya bagaimana. Apakah dalam bersikap, bicara politik dan tidak, atau bertindak politik dan tidak," ujar Titi kepada JPNN, Selasa (11/12).

Titi menanggapi pernyataan Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi bahwa masalah guru honorer sudah dibawa ke ranah politik.

Buat Titi, semua harus punya pilihan di tahun politik, tidak terkecuali honorer K2. Sampai saat ini, Titi mengaku belum menyatakan sikap politik dan masih murni berjuang.

"Ketika terlihat saya berjalan dengan orang-orang politik ya wajar. Saya selaku masyarakat meminta solusi dan berkeluh kesah kepada wakil rakyat yang notabene dari parpol. Bukan berarti saya atau forum ada kontrak politik dengan mereka," tegasnya.

Dia mengimbau, jangan bicara aturan mengenai kebijakan untuk honorer K2. Bila itu dikaitkan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), ini juga sedang berjalan proses revisi. Di sini yang diperlukan itikad baik. Bukan ngomong masalah pemerintahan yang dulu.

"Saya juga masih yakin pemerintah Jokowi akan kasih solusi terbaik buat K2. Untuk bidan PTT (pegawai tidak tetap) saja bisa, mengapa untuk honorer K2 tidak bisa. Saya yakin juga bisa kok. Ini belum berakhir kami masih terus berjuang dan tetap berharap K2 menjadi PNS bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," pungkasnya. (esy/jpnn)