Simak! Kritik Pengamat untuk Bawaslu
jpnn.com - JPNN.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, penyelenggara pemilu ke depan penting menyiapkan sistem penanganan pelanggaran yang lebih ideal.
Baik itu untuk masyarakat, peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Pasalnya, selama ini terkesan belum ditangani dengan baik.
"Misalnya, belum ada informasi yang cepat kepada pelapor terkait laporan yang disampaikan. Jangankan laporkan online, laporan offline yang kami sampaikan juga enggak ada respon baliknya secara cepat," ucap Fadli di Jakarta, Selasa (27/12).
Penyelenggara khususnya Bawaslu kata Fadli, selama ini hanya mengklarifikasi laporan yang menurut mereka sudah memenuhi syarat.
Sementara terhadap laporan lain, tidak pernah ada penjelasan kenapa tidak ditindaklanjuti.
Soal perkembangan penanganan pelanggaran, kata Fadli, juga tidak pernah memberitahu.
Demikian juga soal pelaporan, di laman Bawaslu terdapat kanal pelaporan secara online. Namun saat dicoba berkali-kali, tidak pernah ada jawaban.
"Yang paling fatal, data pelanggaran di laman Bawaslu kurang terpublikasikan dengan baik. Saya kira tidak sulit membuatnya. Selama itu misalnya berapa sumber temuan dari laporan, berapa yang masih tahap klarifikasi, berapa yang sudah masuk ke sentra Gakkumdu, berapa yang diteruskan ke kepolisian, Kejaksaan, pengadilan. Itu enggak sulit," ucap Fadli.
JPNN.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, penyelenggara pemilu ke depan penting menyiapkan
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Sukses Pemilu dan Pilkada: Apresiasi Model Keamanan Politik Berkelanjutan di 2025
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu