Simak Nih, Laporan dari Basuki, Budi dan Abdul Halim kepada DPR RI
Antara lain, melakukan realokasi anggaran yang belum terserap.
“Saat ini ada Rp 700 miliar yang sedang kami usulkan kepada Kemenkeu,” kata Budi.
Dia menambahkan berikutnya adalah mengubah sumber pendanaan (dari rupiah murni menjadi SBSN) terhadap kegiatan yang terkena penghematan.
Melakukan lelang tidak mengikat, dan memonitor rencana penarikan dan sesuai jadwal/termin.
Berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan lahan dan perizinan, serta optmalisasi sisa kegiatan untuk pembangunan infrastruktur.
Kemudian dari Menteri Abudl Halim menjelaskan pagu anggaran kementeriannya setelah realokasi adalah Rp 2,573 triliun.
Dia menjelaskan realisasi penyerapan anggaran per 26 Agustus 2020 adalah 55,55 persen.
“Pada 31 Agustus lebih tinggi lagi dibanding 26 (Agustus). Jadi, tiap saat mengalami kenaikan,” katanya.
Dalam rapat di DPR RI terungkap bahwa realisasi penyerapan anggaran di tiga kementerian itu masih rendah.
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Jadi Ketum KAGAMA, Basuki Hadimuljono Berkomitmen Lanjutkan Program Ganjar Pranowo
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Menindak Semua Pelaku Judi Online