SIMAK NIH: Saran Mantan Dirjen Pajak ke Pansus Pelindo II

Bahkan, Pansus juga meminta Kemenhub menyampaikan data pertumbuhan (throughput) di daerah lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selain itu, terhadap kuasa hukum PT Pelindo II, Soemadipradja dan Taher, Pansus juga minta agar melakukan kajian terhadap perjanjian pemberi kuasa antara PT Pelindo II dengan JICT.

“Kajian terhadap pasal 23,4 APPS Tahun 2014 dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti beserta contohnya. Baik Menhub maupun kuasa hukum PT Pelindo II menyerhakan hasil kajian tersebut paling lambat pada tanggal 8 Desember 2015,” pinta Rieke Diah Pitaloka.(fas/jpnn)