Simak Pasal-pasal Jaminan Pensiun PPPK di RUU Revisi UU ASN
jpnn.com, JAKARTA - RUU revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) sudah disetujui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (2/4) menjadi usul inisiatif dewan.
JPNN.com mendapatkan draft final RUU Revisi UU ASN dari Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Heri Gunawan.
Her berharap, pembahasan RUU itu nantinya bisa berjalan lancar. Pasalnya, RUU Revisi UU ASN dinanti para honorer K2 yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama Februari 2019.
Para honorer K2 yang belum ikut seleksi juga menunggu kepastian soal regulasi tersebut.
"Semoga perubahan ini membawa kebaikan untuk anak-anak bangsa yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Hergun -panggilan Heri Gunawan.
Berikut beberapa poin penting RUU Revisi UU ASN tahun 2020:
*Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhak memperoleh;
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas
b. cuti
c. pengembangan kompetensi
d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan
e. perlindungan
Sejumlah pasal di RUU Revisi UU ASN mengatur tentang jaminan pensiun untuk PPPK yang perlu diketahui honorer K2.
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?
- Honorer Tanpa Kode L di Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 1 Otomatis Paruh Waktu?
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Kelulusan PPPK Belum Merata, 6 Alasan BKN Terungkap, Semuanya Penting
- Terobosan Kemendikdasmen di 2024: Guru ASN PPPK & PNS Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Ditutup 7 Januari, Honorer Tendik Minta Tambahan Kuota
- Belum Semua Pemda Mengumumkan Kelulusan PPPK Tahap I, Jadwal Diundur? BKN Beri Info