Simak Pasal-pasal Jaminan Pensiun PPPK di RUU Revisi UU ASN
jpnn.com, JAKARTA - RUU revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) sudah disetujui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (2/4) menjadi usul inisiatif dewan.
JPNN.com mendapatkan draft final RUU Revisi UU ASN dari Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Heri Gunawan.
Her berharap, pembahasan RUU itu nantinya bisa berjalan lancar. Pasalnya, RUU Revisi UU ASN dinanti para honorer K2 yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama Februari 2019.
Para honorer K2 yang belum ikut seleksi juga menunggu kepastian soal regulasi tersebut.
"Semoga perubahan ini membawa kebaikan untuk anak-anak bangsa yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Hergun -panggilan Heri Gunawan.
Berikut beberapa poin penting RUU Revisi UU ASN tahun 2020:
*Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhak memperoleh;
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas
b. cuti
c. pengembangan kompetensi
d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan
e. perlindungan
Sejumlah pasal di RUU Revisi UU ASN mengatur tentang jaminan pensiun untuk PPPK yang perlu diketahui honorer K2.
- Tidak Mau Berdemo, Tendik Pilih Tunggu Skema Pengangkatan PPPK untuk Honorer Non-Database
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2 di Semua Formasi, Lihat nih Datanya
- BKN Sebut Regulasi Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Non-Database Sudah Siap, Mantap!
- Wouw, 2 Pejabat Lulus Seleksi PPPK 2024 Mengundurkan Diri
- 5 Berita Terpopuler: Ada 3 Poin Penting, Honorer Perhatikan SE BKN soal NIP PPPK, Simak Penegasan KepmenPANRB