Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB

Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
Siswa SD. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Tiga calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta sepakat untuk mempertahankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ketiga cawagub juga menjanjikan akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer.

Dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam, para cawagub diminta menjelaskan strategi pemerataan akses pendidikan di Jakarta.

Hal itu karena data Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan, dari 267 kelurahan di Jakarta pada 2024, sebanyak 32 persen di antaranya belum memiliki SMP Negeri dan 62,9 persen belum memiliki SMA/Negeri.

Cawagub nomor urut 1 Suswono menilai sistem zonasi sekolah yang telah dilakukan di Jakarta selama ini merupakan sistem yang tepat. Namun, perlu ada peningkatan standar mutu guru.

"Saya pastikan sistem zonasi sudah tepat dilakukan, dengan catatan bahwa sekolah negeri dan swasta nanti kita akan gratiskan dan juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama," katanya.

Menteri Pertanian periode 2009-2014 itu mengatakan, jika sekolah gratis dan guru-guru memiliki standar yang sama, maka tidak ada lagi pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain untuk masuk ke sekolah di luar zonasi mereka.

Sedangkan cawagub nomor urut 2 Kun Wardana mengatakan, konsep zonasi hanya bisa berjalan dengan baik jika jumlah sekolah merata.

Berikut ini pendapat 3 cawagub Jakarta mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News