Simak, Penjelasan Ketua Badan Anggaran DPR Tentang Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025
"Kita juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0 persen," ujar Said.
Menurut Said, perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional.
"Bersyukur Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25 persen menjadi 6 persen," ujar Said.
Kebijakan ini menjadi sinyal positif kedepan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah.
Dia mengatakan pihaknya akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 724,26 triliun sesuai amanat konstitusi.
Kita percaya Pemerintahan baru nantinya, akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Progran Quick Win Presiden terpilih.
Lebih lanjut, Said mengatakan persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI HM Said Abdullah memberikan penjelasakan tentang Kebijakan Fiskal dan Postus APBN 2025 di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Ungkap Tanggalnya
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024