Simak Peraturan Terbaru Ini jika Ingin Mengurus Barang di Kawasan Bebas

Pemberlakuan peraturan ini, menurut Nirwala, juga menunjukkan dukungan Bea Cukai terhadap implementasi UU Cipta Kerja melalui harmonisasi peraturan terkait dan penyusunan aturan yang sistematis.

Sekaligus mengakomodasi dinamika proses bisnis di kawasan bebas melalui pengaturan yang relevan dengan karakteristik tiap kawasan bebas.

"Peraturan ini mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang berlaku di daerah pabean,'' ucapnya.

Selain itu, peraturan ini mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan bebas, seperti penyelarasan dengan sistem national logistic ecosystem (NLE) untuk mempercepat dwelling time, serta peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan barang.

Namun, Nirwala menegaskan, kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas hanya dapat dilakukan pengusaha yang telah mendapat perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Mereka harus menyampaikan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap dalam bentuk data elektronik.

Penyampaiannya melalui sistem pertukaran data elektronik/PDE kepabeanan yang telah terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan NLE.

''Ada hal perlu menjadi perhatian dalam pengajuan dokumen di kawasan bebas. Terdapat tiga jenis dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ),'' ujarnya.