Simak Peraturan Terbaru Kemendag Soal Ekspor CPO, Aturan Lama Dicabut!

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor crude palm oil (CPO).

Aturan itu tertuang pada Permendag Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

"Dengan terbitnya peraturan itu, maka Permendag Nomor 22 Tahun 2022 dicabut," bunyi pernyataan yang dikutip dari beleid Kementerian Perdagangan, Senin (23/5).

Pada Pasal 3 Permendag Nomor 30 Tahun 2022 tertulis, ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat dilakukan eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor (PE).

Eksportir dimaksudkan tersebut yang memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri domestic market obligation (DMO) CPO dengan harga penjualan di dalam negeri atau domestic price obligation (DPO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, harus ada bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, bukti pelaksanaan DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO harus disampaikan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yakni berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

Lebih lanjut, dalam aturan itu penerbitan PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan direktur jenderal atas nama menteri.