SIMAK! Pidato Kebangsaan Ketua MPR Saat Pelantikan Pengurus Tarbiyah Perti
jpnn.com, MATARAM - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut intisari Demokrasi Pancasila adalah berpihak pada rakyat agar sejahtera. Karena dalam Demokrasi, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi.
"Dalam demokrasi Pancasila, rakyatlah yang berdaulat. Karena itu kedaulatan dan kekuasaan itu jangan ditukar dengan harga murah,” kata Zulkifli Hasan saat menyampaikan Pidato Kebangsaan dalam pelantikan Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Wilayah NTB di Ahmad Rusni Foundation, Jumat (11/8).
Menurut Zulkifli, saat ini nilai-nilai termasuk nilai demokrasi mulai memudar karena segala sesuatu diukur dengan uang. Karena itu sering terjadi money politic dalam pemilihan kepala daerah.
Mengutip Bung Hatta, Zulkifli mengatakan pentingnya rakyat menyadari kedaulatan dan kekuasaan yang dimilikinya.
“Kalau rakyat sadar maka akan memilih pemimpin dengan selektif dan tidak akan transaksional. Pemimpin yang terpilih pun yang terbaik, bukan karena pencitraan,” katanya.
“Teliti sebelum memilih kepala daerah, apakah kepala daerah yang dipilih akan korupsi atau tidak, amanah atau tidak, memberi kebaikan atau tidak," ujar Zulkifli lagi.
Dalam acara ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Ketua Umum Perti H. Basri Bramanda, anggota DPR M. Syafruddin dan Ketua DPD Perti NTB H. Ahmad Rusni.(adv/jpnn)
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut intisari Demokrasi Pancasila adalah berpihak pada rakyat agar sejahtera. Karena dalam Demokrasi, rakyatlah pemegang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dewan Syura PKB: Pencabutan TAP MPR Memulihkan Nama Baik Gus Dur
- Soekarno Tak Terbukti Mengkhianati Negara, MPR Cabut TAP MPRS Nomor XXXIII
- Keluarga Menginginkan Nama Soekarno Direhabilitasi dari Tuduhan Pengkhianat Bangsa
- Serahkan Surat Tidak Berlakunya Tap MPRS Nomor 33, Bamsoet: Bung Karno Tak Pernah Mengkhianati Bangsa
- Keluarga Bung Karno Terima Surat Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor 33
- Jimly Asshiddiqie Bicara Pentingnya Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR, dan DPD