Simak, Saran Dokter Tirta Kepada Pemerintah untuk Tangani Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting Indonesia turun  menjadi 14 persen pada 2024. Bahkan, untuk mewujudkan target, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector untuk penanganan stunting.

Merespons hal tersebut, Dokter Tirta Mandira Hudhi mengatakan, penyebab stunting ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan gizi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk kembali perkuat peran posyandu.

“Kegiatan posyandu sempat dihentikan sejak awal pandemi hingga Agustus 2020 dan kembali dijalankan per November. Ini untuk lebih diperkuat lagi. Melalui posyandu dapat mengontrol kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi pada anak hingga menangani curhatan dari orang tua yang mengalami tekanan psikologi akibat pembelajaran jarak jauh,” kata Tirta, Sabtu (13/2/2021).

Dia mengatakan program posyandu kembali dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Pada situasi pandem ini sangat berisiko pada peningkatan angka stunting.

Sebab pada pandemi ini banyak yang terdampak secara ekonomi  akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini tentu berdampak pada gizi anak ketika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang anak.

Trita menjelaskan, dengan adanya posyandu, tentu masalah-masalah tersebut dapat ditangani, pemerintah juga dapat menggunakan posyandu untuk edukasi tentang bahaya Covid-19. 

Dengan begitu, melalui posyandu, segala kendala ditemui akan diinformasikan kepada puskesmas. Lalu dari puskesmas, masalah tersebut dapat disampaikan ke dinas kesehatan dan  pemerintah daerah (Pemda).

“Ada posyandu maka orang tua mengadu anak gizi kurang ke posyandu. Laporan dari posyandu ini diteruskan ke puskesmas. Lalu dari puskesmas melaporkan ke dinas kesehatan  dan diteruskan ke Pemda. Dari situ kelihatan  orang-orang yang  terdampak PHK dan masih memiliki anak  bisa dibantu  langsung  Jadi titik utama posyandu,” ucap Tirta.