Simak Sejumlah Usulan Kang Emil Agar Vaksinasi Covid-19 Optimal

"Biar mudah dalam kejernihan data, mau jenis vaksinnya apa pun, kalau boleh melewati provinsi sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan," katanya.

Kang Emil mendorong vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri melalui program Serbuan Vaksin sekarang bisa 100 persen menggunakan data SMILE.

"Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis, tetapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik," katanya.

Kang Emil juga meminta kejelasan data terkait dengan masyarakat yang disuntik vaksin bukan di tempat asalnya. Sebagai contoh adalah ada warga non-Jabar, tetapi tinggal dan disuntik vaksin COVID-19 di Kota Bandung.

"Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tetapi domisili di provinsi lain. Jangan sampai di lapangan terjadi misdata," ujar Kang Emil.

"Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP. Dari data BPS ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat, tetapi vaksinnya di Jawa Barat," ujarnya.

Dia juga meminta agar tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi. Karena menurutnya, hal ini membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas asalnya untuk menyuntikkan vaksin menurun.

"Puskesmas ini kerjanya luar biasa, tetapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin," ujarnya.