SIMAK! Sikap Sekjen Kemendagri soal Rasionalisasi PNS

jpnn.com - JAKARTA – Rencana kebijakan rasionalisasi alias pengurangan jumlah PNS yang digulirkan KemenPAN-RB mendapat tanggapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, ‎Yuswandi A Temenggung.

Dia mengingatkan kementerian pimpinan Menteri Yuddy Chrisnandi itu  agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dalam program rasionalisasi PNS.

Jangan sampai, pemangkasan itu membuat daerah malah kekurangan PNS. Pasalnya, lanjut Yuswandi, selama ini masih ada daerah terisolir justru kekurangan pegawai.

"Kalau memang kelebihan atau penumpukan tenaga bisa dilakukan pensiun dini. ‎Saya kira perlu dilakukan (pensiun dini) tapi last resort (upaya terakhir jika segala cara tidak berhasil, red)," kata Yuswandi di ruang kerjanya, Rabu (16/3).

Menurutnya, penataan aparatur sipil negara (ASN) dengan reformasi birokrasi harus melihat pemetaan secara menyeluruh dan utuh agar tidak ada yang menjadi korban dari kebijakan yang diterapkan.

"Jangan-jangan placement (penempatan) yang tidak tepat. Katakanlah kita punya 100 tenaga tapi menempatkannya gak pas, akan menyebabkan satu sisi kekurangan tenaga dan lainnya kelebihan," ujar doktor lulusan Cornell University itu.

Yuswandi menuturkan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki peta tentang kemampuan atau kompetensi bagi PNS yang bekerja.

Pasalnya, penyiapan sumber daya aparatur yang cakap memang dituntut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat.