SIMBARA Perkuat Tata Kelola Pertambangan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA), untuk memantau dari hulu ke hilir pada sektor pertambangan.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyambut baik hadirnya SIMBARA apalagi untuk meregulasi mineral kritis seperti timah.
Menurutnya dengan adanya SIMBARA sangat baik untuk tata kelola pertambangan dan juga lingkungan.
"Harusnya dengan SIMBARA, ke depan data juga akan makin jelas karena terintegrasi dan tentu saja pemerintah bisa mengontrol," jelas Mamit.
SIMBARA bisa menjadi tools yang membantu penanganan penambangan ilegal.
Penambangan ilegal mesti harus diberantas karena akan bermasalah pada pendapatan negara dan membahayakan lingkungan.
"Isu lingkungan juga jadi penting pada penambangan ilegal karena mereka tidak punya rencana yang jelas pada lokasi penambangan," ungkap Mamit.
Mamit mempertanyakan bagaimana penambang ilegal bisa mereklamasi lokasi tambang yang kalau tidak dikelola dengan baik, akan sangat berbahaya.
Sistem Informasi Mineral dan Batu bara Antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) bisa menjadi tools yang membantu penanganan penambangan ilegal.
- Haris Azhar Minta Perusahaan Tambang Batu Bara yang Serobot Lahan Patuhi Hukum
- Ahli Mempertanyakan Validitas Data Kerugian Negara Rp 271 Triliun di Kasus Timah
- Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
- Kejagung Dinilai Perlu Terbuka di Kasus Korupsi Rp 300 Triliun
- Ahli Hukum: Kejagung Harus Buktikan Kerugian Negara Rp 300 Triliun di Kasus Korupsi Timah
- Elly Rebuin Nilai Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat Babel, Minta Tambang Timah Disetop