Simbol Militer di Polri Harus Dihilangkan

JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyebut bahwa salah satu persoalan yang membuat polisi belum mampu mereformasi diri secara optimal, adalah masih melekatnya pola dan sistem militer pada lembaga itu. Seharusnya, ujar pria yang juga dosen pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini, sebagai lembaga sipil, polisi harus menanggalkan atribut dan pola militer yang masih melekat itu.

Penanggalan pola itu, menurut Bambang, termasuk mulai dari pola keseharian, birokrasi dan lainnya, yang (selama ini) justru membuat masyarakat segan dan cenderung takut berhadapan dengan korps Bhayangkara itu. "Simbol-simbol militer pada kepolisian itu harus dihilangkan," ujarnya, dalam acara Deklarasi Independent Police Watch di Jakarta Selatan, Sabtu (31/7).

Dikatakan Bambang, paradigma (baru) kepolisian seharusnya mampu mendekatkan diri seluas-luasnya dengan masyarakat. Salah satu caranya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menghilangkan simbol militer yang pernah menyisakan trauma buruk di masa lalu. "Mestinya dirubahlah sistem militer itu," ujarnya lagi.

Dengan penghilangan pola militer itu, tambah Bambang, bukan berarti akan mengurangi sikap disiplin polisi. Justru katanya, pola disiplin melekat yang

humanis harus didoktrinkan sejak awal kepada aparat kepolisian, sehingga mereka bisa berbaur dan dicintai masyarakat. "Orientasi kurikulumnya harus lebih banyak berorientasi kemanusiaan dan hukum," tambahnya.