Simposium Lembaga Pengkajian MPR Bakal Dihadiri Wapres Jusuf Kalla

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pemerataan dan penuntasan ketimpangan sosial merupakan masalah yang sangat penting. Karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, akar konflik sosial, kejahatan dan kekerasan.

"Ketimpangan sosial juga bisa mengancam kohesi sosial dan politik. Karena itu pimpinan MPR menugaskan Lembaga Pengkajian MPR sebagai lembaga dengan fungsi laboratorium konstitusi untuk melakukan pengkajian dengan topik perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial," ujar Rully saat menggelar konferensi pers di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (12/7).

Menurut Rully, proses pengkajian telah dilakukan sejak Februari 2017 lalu. Mulai dari serangkaian diskusi terbatas dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, serta forum group discussin di empat provinsi bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selain itu juga telah diselenggarakan round table discussion dengan menghadirkan 12 orang pakar ekonomi dan politik.

"LP MPR juga berencana menggelar simposium nasional pada Rabu (12/7) mendatang di Gedung MPR. Pelaksanaan bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70, dengan tema 'Sistem Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD 1945'," ucapnya.

Dalam simposium tersebut kata Rully, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menjadi pengarah kunci dan sekaligus meresmikan pelaksanaan acara.

Narasumber lainnya Menko Perekonomian Darwin Nasution, Emil Salim, Sri Adinjngsih, Sri Edi Swasono, Chairul Tandjung, M Dawam Rahardjo, Tanri Abeng dan Suroto.

"Nanti akan dibahas makalah kunci yang telah disiapkan steering comittee. Rencananya disampaikan Didik J Rachbini selaku Ketua Steering Comitte. Makalah kunci ini memuat hasil kajian sementara yang dihimpun dalam sebuah buku diberi judul sementara 'Ekonomi Pancasila'. Selanjutnya akan disempurnakan dalam Simposium tersebut," pungkas Rully. (gir/jpnn)