Simposium Nasional PB HMI Bicara Peta Jalan Indonesia Emas

"Pembahasan mendalam bersama para Narasumber diperlukan guna mencari solusi praktikal serta rekomendasi kebijakan yang tepat," kata Maryadi.
Dia menjelaskan berbagai masalah krusial yang berkaitan dengan tujuan bernegara di Indonesia menjadi fokus diskusi yang mendalam.
"Salah satu isu utama yang mencuat adalah disorientasi tujuan bernegara, yang dipicu oleh praktik nepotisme serta partai politik yang belum sepenuhnya demokratis. Akibatnya, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung justru berubah menjadi alat yang menguntungkan segelintir pihak," lanjut mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia itu.
Di sisi lain, jelasnya, otonomi daerah menghadapi tantangan besar karena ketidakseimbangan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah.
Menurutnya, hal ini membuat banyak daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga sulit untuk mencapai kemandirian yang diharapkan.
Dalam aspek ekonomi, kurangnya "penerapan prinsip Good Corporate Governance akan berdampak negatif pada pembangunan di berbagai sektor," tuturnya.
Simposium ini juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang komprehensif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih matang.
"Perhatian lain juga tertuju pada potensi penyalahgunaan big data oleh Aparat Penegak Hukum ataupun Pejabat Pemerintahan untuk memengaruhi opini publik," kata Maryadi.
PB HMI mengadakan simposium nasional yang membahas peta jalan Indonesia Emas 2045. Begini tantangan yang dihadapi.
- Gandeng UMKM, Pelindo Solusi Logistik Tebar Keberkahan di Ramadan
- Nippon Paint Percantik Tampilan Ratusan Gerobak UMKM
- Kedubes Inggris Resmi Luncurkan Intensifikasi Pemberdayaan Digital, Ini Sasarannya
- Media Asing Sorot Danantara, Dinilai Serius soal Profesionalitas
- Meriahkan Sparkling Ramadan, Peruri Santuni Anak Yatim dan Fasilitasi UMKM
- Kemudahan Akses Pendanaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sedang Dibahas Pemerintah