Simposium Nasional PB HMI Bicara Peta Jalan Indonesia Emas
Dia menjelaskan Indonesia sekarang berada pada momentum transisi pemerintahan yang esensial sehingga harus terus diawasi dan dikawal terutama oleh mahasiswa sebagai pilar demokrasi.
"Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti penegakan hukum yang tidak berjalan, kecenderungan pemerintah yang lamban dalam merespon kritik publik dan semakin minimnya partisipasi para pemuda dan pemudi untuk memperbaiki keadaan," jelasnya.
"Keadaan ini menjadi isu yang perlu dikaji mendalam oleh PB HMI sebagai akademisi dan cendikiawan muslim Indonesia sehingga nantinya bisa dicarikan solusi secara holistik dan dapat memberikan masukan kebijakan yang progresif," pungkas Maryadi Sirait.
Dalam simposium nasional, sejumlah rekomendasi strategis diajukan untuk memperbaiki keadaan negara.
Pertama, perlu adanya perbaikan kaderisasi dan budaya politik yang sehat berdasarkan demokrasi dan meritokrasi, mulai dari kampus hingga tingkat nasional.
Kedua, penguatan pengawasan berbasis masyarakat sipil, dengan keterlibatan akademisi, diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam politik dan hukum.
Ketiga, menekankan pentingnya pengawasan yang kuat untuk melengkapi pemerintahan, serta peningkatan kualitas SDM dan teknologi agar Indonesia bisa bersaing di era digital.
Keempat, mencakup perwakilan di MPR sebagai solusi untuk kelemahan demokrasi langsung, pengendalian sistem digital, serta kebijakan affirmative action untuk akses ekonomi, reindustrialisasi, dan penguatan UMKM.
PB HMI mengadakan simposium nasional yang membahas peta jalan Indonesia Emas 2045. Begini tantangan yang dihadapi.
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Buka Peluang Pasar UMKM ke Luar Negeri, Bea Cukai Tingkatkan Sinergi Antarinstansi
- Perluas Akses Pembiayaan UMKM, BNI Gandeng Batumbu
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi