JPNN.com 
Sindir Komisioner KPU, Minta tak Bebani SBY dengan Perppu
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan Perppu karena keterlambatan penghitungan rekapitulasi suara.
Ini disampaikan Agung di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (8/5).
"Jangan membebani pemerintah lagi, apalagi bebani presiden dengan buat perppu lagi. Sudahlah, KPU tanggung jawab dong, jangan lagi senangnya aja," kata Agung.
Agung mengingatkan, KPU untuk segera menyelesaikan tugas rekapitulasi tersebut. Menkokesra itu juga melontarkan sindiran bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu tidak bekerja profesional dalam menangani rekapitulasi. Senada dengan parpol lainnya, Agung menyarankan agar partai yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dalam mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau perlu enggak usah tidur selesaikan ini. Jangan dikit-dikit dibebankan ke presiden. Dia sudah berbuat maksimal, dia tidak menghambat atau menjegal, bahkan mendorong. KPU inilah kerjanya yang profesional dulu. Mereka kan kebanyakan LSM tukang kritik, sekarang tahu rasalah," tandas Agung.(flo/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meminta pemerintah dalam hal ini Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Kasus Disertasi Bahlil, Legislator PKB Bicara Etika dan Mutu Akademik
- Wakil Ketua MPR Bicara Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
