Sindir Puan Maharani, Pengamat: Tuan Putri Kerjanya Apa?
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Populi Center Nico Harjanto mengkritisi pernyataan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang mengatakan partainya layak mendapat tambahan jatah menteri.
Dia menilai, pernyataan itu menjadi bukti PDIP masih menjunjung tinggi praktik politik transaksional. Menurutnya, dukungan politik PDIP kepada Presiden Joko Widodo tak boleh dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait susunan kabinet.
"Ini bukan masalah saham, kalau (kinerja menteri) gak bener buat apa dipertahankan," ujar Nico dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6).
Nico bahkan menganggap PDIP sebenarnya sangat tidak layak untuk meminta tambahan jatah kursi menteri. Pasalnya, kinerja kader-kader PDIP yang sudah ada di kabinet belum terlihat.
Dia menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagai salah satu kader banteng yang kinerjanya tidak beres. Selain itu, dia juga menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Menurut Nico, anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga belum bekerja sesuai harapan. "Tuan putri itu kerjanya apa?" Nico.
Nico menambahkan, kinerja partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP justru yang perlu dievaluasi. Pasalnya, partai-partai itu sering gagal dalam memperjuangkan visi dan misi pemerintah di parlemen.
"Misalnya (revisi) UU KPK lolos, dana aspirasi lolos. Kalau didukung kekuatan politik dominan di DPR itu tidak akan terjadi," pungkas Nico. (dil/jpnn)
JAKARTA - Direktur Populi Center Nico Harjanto mengkritisi pernyataan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang mengatakan partainya layak mendapat
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan