Sindiran Moeldoko untuk Prabowo soal Pemberantasan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Prabowo Subianto tidak menghargai upaya pemerintah dan penegak hukum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Moeldoko menyampaikan hal itu untuk merespons pernyataan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat.
"Yang bilang korupsi sudah stadium empat tidak menghargai upaya pemerintah, kejaksaan, polisi dan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Moeldoko saat memberi sambutan dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (20/12).
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pemerintah menerapkan berbagai terobosan untuk menutup celah korupsi. Antara lain melalui e-tilang, e-Samsat, e-budgeting dan e-planning. "Ini untuk mempersempit terjadinya upaya negosiasi," ucapnya.
Moeldoko menambahkan, pemerintah juga sudah menerbitkan sejumlah peraturan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi korupsi.
Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Mmasyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, kata Moeldoko, pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Swiss untuk mencegah larinya uang hasil korupsi ke luar negeri.
"Pemerintah tidak memberi toleransi kepada koruptor yang melarikan uang korupsi ke luar negeri," tegasnya.(rdw/JPC)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Prabowo Subianto tidak menghargai upaya pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Billy Mambrasar Tepis Isu Yayasannya Dapat Kemudahan Menggarap Program MBG
- PAN Belum Dukung Gibran, Deddy PDIP: Mungkin Mereka Punya Kader Mendampingi Prabowo
- Melahirkan Ahli Keuangan Investigator Jadi Strategi IAPI Menjaga Kepercayaan Publik
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah