Sindiran Pedas Anak Buah Paloh untuk yang Sibuk Urus Reshuffle
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago menilai partai politik yang meminta-minta jatah menteri perlu belajar etika lagi. Menurutnya, jika ingin membantu pemerintah, harusnya melalui kinerja positif untuk rakyat, bukan minta kursi menteri dulu baru memberikan dukungan.
"Rakyat butuh partai-partai yang bekerja dengan tulus membantu Pemerintah, bukan yang ribut dan buat gaduh dengan issue reshuffle," tegas Irma di Jakarta, Selasa (29/12).
Isu reshuffle belakangan ini memang kembali menghangat. Terutama mengenai kemungkinan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet. Bahkan beberapa waktu lalu Ketua DPP PAN Aziz Subekti sudah berani mengklaim secara terbuka bahwa partainya akan mendapat jatah dua kursi menteri.
Nasdem sendiri, sambung Irma, senantiasa menggunakan etika politik dengan bekerja baik untuk rakyat. Dia juga tegaskan bahwa partai pimpinan Surya Paloh ini memberikan dukungan penuh pada pemerintah tanpa syarat dan mahar.
"Saya risih menanggapi partai yang terus sibuk berbicara reshuffle kabinet dan bikin gaduh di tengah rakyat yang masih susah beli beras," tukas dia.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta semua pihak menghormati hak prerogratif Presiden soal komposisi kabinet. Tak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi soal reshuffle.
"Tentunya hak yang dimiliki oleh Presiden ini jangan diintervensi oleh siapa pun," ujarnya. (dil/jpnn).
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago menilai partai politik yang meminta-minta jatah menteri perlu belajar etika lagi. Menurutnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi