Sineas Tolak Menbudpar

Sementara itu, dengan kondisi tersebut para sineas dipastikan tidak akan tinggal diam. "Cepat atau lambat, kami akan menegaskan kepada SBY bahwa pilihannya tidak tepat dan kami tidak sependapat. Kami nanti akan meminta kepada pemerintah untuk ikut hadir di dalam judicial review di DPR dan juga mungkin di Mahkamah Konstitusi (MK), agar mereka bisa mempertanggung jawabkan perbuatan mereka terhadap dunia perfilman di Indonesia," imbuhnya.

Seperti yang diketahui, para sineas melihat bahwa dalam UU tersebut terlihat jelas  ada beberapa pasal yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti perfilman. Misalnya, dalam sebuah pasal, dikatakan bahwa jika ingin membuat film, para produser harus memberitahukan terlebih dahulu ide ceritanya, para pemainnya, siapa saja kameraman, bahkan hingga siapa penata lampunya.

Selain itu, para masyarakat perfilman juga menganggap bahwa film merupakan  suatu hasil karya budaya dan sebagai media komunikasi massa adalah bidang yang tidak perlu diintervensi dan dikontrol oleh negara, sebab film sama sekali tidak menggunakan sumber daya alam, layaknya lembaga penyiaran.

Dengan demikian, masyarakat perfilman juga menyerukan kepada pemerintah dan segenap rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga hak kebebasan berkreasi dan berusaha dalam bidang perfilman sebagai hak asasi warga negara yang memberikan ruang bagi pertumbuhan dan pengembangan serta kejayaan film Indonesia.  (cha/JPNN)