Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Cegah Karhutla

Raffles melanjutkan, Patroli terpadu di wilayah rawan karhutla sedang kita upayakan untuk dipermanenkan menjadi patroli rutin dengan komando bertingkat pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Raffles juga menerangkan bahwa program pemerintah yang mendukung penyiapan lahan tanpa bakar sudah banyak menampakan hasil dan mendapat apresiasi dari negara lain.

Program ini menjadi solusi alternatif dalam mengelola bahan bakaran di lapangan yaitu dengan praktek pembuatan cuka kayu, kompos, dan briket arang.

BACA JUGA : Mendagri: Pak Amien Rais Seharusnya Berpikir Positif

Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK, Iwan Eka, mengungkapkan kita harus fokus pada salah satu dari tujuh prioritas pada RPJMN 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, mencegah bencana, dan perubahan iklim.

Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hukum, Jhoni Siahaan, menjelaskan selain upaya pencegahan karhutla dan penyadartahuan masyarakat, penegakan hukum juga merupakan upaya prioritas pasca kebakaran hutan dan lahan agar tidak terulang.

"Dalam hal penegakan hukum kejahatan kehutanan kami mengharapkan terjalin koordinasi juga dengan Polri dan kejaksaan." ungkap Jhoni yang hadir dalam rakor.

Rakor yang dihadiri 80 orang peserta dari Pemerintah Daerah Riau, Kepala BPBD se Provinsi Riau, BMKG, BPPT, dan Pemadam Kebakaran ini menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain perlu adanya penyadartahuan masyarakat tentang karhutla sebagai aksi mitigasi, mendorong pemda untuk menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), pengarusutamaan penanganan bencana dan perubahan iklim, dan bersinergi dalam penanganan kasus kejahatan kehutanan dengan para pihak penegak hukum dan jaksa.