Singapura Lecehkan Indonesia, SBY Harus Protes

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengaku sangat sedih jika pemerintah Indonesia diam saja dengan sikap pemerintah Singapura yang memersoalkan pemberian nama Usman Harun pada salah satu kapal perang milik Indonesia.
Din mengaku sedih, karena sikap pemerintah Singapura dinilai sudah merupakan sebuah bentuk pelecehan. Itu karena Indonesia punya hak memberi nama apa saja.
"Apa urusannya dengan Singapura. Apalagi tindakan mereka (Singapura) berlebihan (dalam mengajukan protes) sampai membatalkan undangan Menteri Pertahanan kita," kata Din Syamsuddin di Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Jakarta, Selasa (10/2).
Din menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera bertindak. Karena sikap diam justru mengundang kecurigaan masyarakat ada apa-apa dengan pemerintahan yang ada.
"Menko Polhukam Djoko Suyanto tidak cukup dengan menyatakan tidak memersalahkan. Itu bukan stateman yang menunjukkan sikap negarawan. Itu sikap lembek," katanya.
Pemerintah, kata Din, harus segera menyatakan protes terhadap pemerintah Singapura. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, juga harus segera memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia, untuk meminta penjelasan. (gir/jpnn)
JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengaku sangat sedih jika pemerintah Indonesia diam saja dengan sikap pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB