Singkirkan Pemimpin Pro Asing
Rabu, 21 November 2012 – 00:13 WIB

Singkirkan Pemimpin Pro Asing
JAKARTA – Tokoh muda pergerakan, Moh. Jumhur Hidayat mengatakan dikotomi kaum muda dan tua tak perlu lagi diperdebatkan untuk menentukan calon pemimpin nasional. Menurutnya, yang perlu dipersoalkan adalah apakah calon pemimpin tersebut antirakyat atau prorakyat. "Sesuai takdirnya pemuda memang harus menjadi garda terdepan dalam mengubah orientasi besar bangsa ini ke arah yang lebih baik," katanya.
Penegasan ini dikemukaan Jumhur saat membawakan orasi kebangsaan di acara Sarasehan Kebangsaan ”Menemukan Kembali Nasionalisme Kita; Berdaulat di Bidang Politik” yang diselenggarakan Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (LASTIKA ’98) di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (20/11) malam. Dalam Sarasehan tersebut hadir Orator Kebangsaan lain, intelektual dan pemikir kebangsaan Yudi Latif, Ketua Umum DHN’45 Tyasno Sudarto serta sejumlah panelis seperti aktivis ’98 Satyo Purwanto Komeng, aktivis Masyarakat Republik Niko Adrian dan Presidium GMNI Twedy Ginting.
Pria yang menjabat selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menjelaskan bisa saja ada orang muda yang tampan, cantik, cerdas dan memesona tapi proasing, antiekonomi kerakyatan dan antikemandirian. Jika ada calon dari kaum muda yang seperti itu kata dia, sudah sepatutnya disingkirkan jauh-jauh dari panggung pengambilan keputusan publik.
Baca Juga:
JAKARTA – Tokoh muda pergerakan, Moh. Jumhur Hidayat mengatakan dikotomi kaum muda dan tua tak perlu lagi diperdebatkan untuk menentukan calon
BERITA TERKAIT
- Fadli Zon Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang
- Presiden KSPSI Ajak Buruh Merayakan May Day di Monas yang Dihadiri Prabowo
- PT Indo RX Menang di Arbitrase, Kuasa Hukum: Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Menuntut Pemulihan
- Dedi Mulyadi Ungkap Kriteria Pelajar yang Dikirim ke Barak TNI
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia