Sinyal Pemerintah Setuju Pilkada Tetap Langsung

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, menegaskan, pemerintah sepenuhnya mengikuti aspirasi masyarakat dalam membahas RUU pilkada.

“Prinsipnya dalam pembahasan semalam (DPR-pemerintah), kami mengikuti perkembangan suara-suara yang beredar di masyarakat, aspirasi masyarakat. Kalau memang masyarakat masih menghendaki secara langsung, maka pemerintah tidak keberatan mencabut usulan lama yang lewat DPRD,” katanya di Jakarta, Senin (1/9).

Menurut birokrat yang akrab disapa Prof Djo ini, dengan adanya kesepahaman, maka pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama di seluruh Indonesia kemungkinan sudah dapat terlaksana pada 2015.

Kemudian pada 2018 pilkada serentak tahap kedua, hingga akhirnya pilkada dan pemilu nasional dapat terselenggara secara serentak tahun 2020 mendatang.

Meski begitu Prof Djo mengakui masih terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR. Terutama terkait pola pemilihan langsung, di satu sisi pemerintah menilai perlunya kepala daerah tidak dipilih satu paket dengan wakil kepala daerah.

Alasannya, agar terhindar dari pecah kongsi ketika nantinya menjabat, yang dikhawatirkan mengganggu kelancaran jalannya roda pemerintahan daerah.

Namun di sisi lain, DPR menilai kepala daerah dan wakil dipilih satu paket, sebagaimana aspirasi yang berkembang.

Atas perbedaan pendapat tersebut, Prof Djo menilai juga mulai terlihat titik terang. Pemerintah bersedia mengubah pola. Dengan mengusulkan calon wakil tidak hanya berasal dari pejabat struktural, tapi juga dapat berasal dari parpol.