Sinyal Pemerintah Setuju Pilkada Tetap Langsung

Hanya saja pola pemilihannya tetap kepala daerah terpilih mengusulkan dua nama ke DPRD, dan nantinya dewan yang memilih.

“Kita mengusulkan demikian berdasarkan kajian. Karena ada daerah kecil yang tidak perlu ada wakil, itu daerah yang penduduknya di bawah 100 ribu. Lalu kalau penduduknya di atas 10 juta orang, seperti provinsi, itu wakilnya bisa lebih dari satu. Jadi kita tawarkan solusinya kalau paket itu bisa dari dua pintu yaitu PNS atau non-PNS,” katanya.

Dengan tawaran ini, Prof Djo yakin ke depan kampanye pilkada akan lebih murah dan efisien. Jadi dana APBN dan APBD ini bisa signifikan. Kemudian menata sistem kampanye jangan yang ongkos tinggi.

"Kita buat kampanye biaya murah, sehingga tidak terjebak dengan politik biaya tinggi. Tidak perlu lagi pengaturan rapat umum, pemasangan baliho, spanduk dan poster itu kita tetapkan melalui pintu KPU, tidak boleh masang-masang sendiri,” katanya. (gir/jpnn)