Sinyal PKS-Gerindra Bakal Berkoalisi
jpnn.com - PAYAKUMBUH – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra diperkirakan akan berkoalisi dalam menghadapi pilkada Kota Payakumbuh, Sumbar, pada 2017 mendatang.
Indikasi mulai terlihat dari seringnya pengurus kedua partai berada dalam satu acara. Terakhir, Ketua DPC Partai Gerindra Payakumbuh Haji Nursyirwan, terlihat menghadiri peresmian Pusat Khidmat PKS Payakumbuh, Selasa siang (19/4).
Dalam acara yang dihadiri Wali Kota Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku tersebut, pengurus PKS mengundang seluruh ketua parpol di kota ini. Namun, hanya ketua Partai Gerindra yang hadir. Ini mirip dengan acara Musda PKS Payakumbuh tahun lalu.
"Saat itu, semua ketua partai kita undang. Tetapi hanya ketua Partai Gerindra yang memenuhi undangan," kata Yudhi, Ketua Bidang Humas DPD PKS Payakumbuh.
Dia belum memastikah apakah seringnya ketua Gerindra hadir dalam acara PKS merupakan pertanda kedua parpol akan berkoalisi dalam Pilkada 2017 yang tahapannya sudah dimulai KPU pada tahun ini.
"Mari kita lihat saja nanti, tentu waktu juga yang akan mejawabnya. Sebagai catatan, peluang koalisi sangat besar mengingat secara nasional PKS dan Gerindra juga bagian dari KMP (Koalisi Merah Putih). Dalam Pilgub Sumbar 2015, PKS dan Gerindra juga koalisi," kata Yudhi.
Sementara, ketua DPC Partai Gerindra Payakumbuh Haji Nursyirwan yang dihubungi Padang Ekspres (Jawa Pos Group), masih menjawab diplomatis.
"Yang jelas, kita menghadiri undangan dari PKS. Pak Prabowo dan Pak Fadli Zon saja, diundang PKS pusat hadir, apalagi kita yang ada di daerah," kata mantan anggota DPRD dari PAN itu.
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik