Sipil Tak Siap, Militer Tampil

PROKONTRA tentara berpolitik kian mengerucut. Kelihatannya, dari berbagai pendapat politikus, pakar dan tokoh di media massa masih didominasi yang menolak. Walaupun belum ada penelitian, tetapi publik rupanya masih dihinggapi trauma masa silam ketika tentara berpolitik di era Orde Baru. Memori kolektif itu masih membekas.

Banyak yang masih mengingat betapa anggota TNI dengan dwifungsinya diberikan hak-hak istimewa atas nama undang-undang. Misalnya, menjadi angota DPR-MPR walau tak dipilih melainkan diangkat sesuai jatah yang difasilitasi oleh perundang-undangan yang sah dan legitimate.

Demikianlah hebatnya, Presiden Soeharto. Semua “lelucon” demokrasi itu uniknya direkayasa demikian rupa sehingga merupakan produk undang-undang, sehingga sah menurut hukum. Transformasi politik Orde Baru melalui perundang-undangan berjalan dengan pasti dan mulus. Siapa yang mencoba melawan dianggap tindakan subversi yang melawan undang-undang.

Kita ingat penguatan Golkar yang “memaksa” PNS harus loyal tunggal kepada partai Beringin ini. Semua partai politik, walau hanya dua, PPP dan PDI harus berasas tunggal Pancasila, setelah sebelumnya 10 partai dipaksa fusi, dan semuanya melalui UU.