Sipil Tak Siap, Militer Tampil

Semua  organisasi profesi juga diwadah-tunggalkan, juga melalui UU. Misalnya, OSIS, KNPI, BKK-NKK di kampus,  HNSI, SPSI, PGRI, Kadin, Ikadin, PWI, HKTI dan lainnya dan umumnya dihegemoni oleh pemerintah yang berorientasi ke Golkar.

Tak ayal, melalui jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar), tak hanya DPR-MPR yang dikuasai, bahkan petinggi TNI juga bercokol di kementerian, BUMN, gubernur, bupati hingga walikota sebagai akibatnya.

 

Kondisi politik yang monolit itu berlangsung selama 30 tahun lebih. Tak ayal, ia menjadi berurat berakar dan mendarah daging dalam postur dan anatomi politik nasional.

Untunglah era reformasi memangkas semua UU yang menganak-emaskan TNI itu. Bahkan, sejak 1999 lalu diniscayakan kembali ke barak. Dwifungsi tamat. Eh, kini 12 tahun kemudian, wacana TNI boleh berpolitik dikumandangkan. Mereka boleh memilih dan dipilih.