Sipil Tak Siap, Militer Tampil

Dalam suasana itu pulalah muncul wacana TNI kembali berpolitik. Tak ayal, wacana ini menjadi favourable dengan kian menipisnya resistensi dan trauma kepada kepemimpinan figur mantan militer.

Masalahnya, seperti euphoria yang dialami pemimpin dan kaum sipil selama 12 tahun reformasi, tak mustahil euphoria yang sama hinggap di tubuh militer. Selusin tahun tak “berkuasa” dan tiba-tiba  ada peluang yang dibenarkan oleh UU – jika disahkan –  berbagai ekses negative bisa saja terjadi.

Tampaknya masih dibutuhkan masa transisi yang lebih panjang sehingga reformasi di tubuh TNI benar-benar mewujud.  Kalangan sipil seperti PNS saja terkesan belum matang dengan peranan sipilnya. Terbukti masih saja ada PNS, bahkan pejabat yang tak netral dalam Pilkada ketika sang incumbent kembali ikut mencalonkan diri.

Pendekatan historis diperlukan dalam mengukur kapan sebaiknya anggota TNI boleh berpolitik. Jika dipatok pada Pemilu 2019, terus terang terlalu cepat. Doktrin komando TNI di wilayah tugas kemiliteran belum mungkin terkikis hingga ke wilayah pribadi di pentas politik. Perlu waktu yang cukup agar hasilnya dipastikan lebih matang.***