Sirajuddin: Pleno DPP Golkar Gagal Putuskan Materi Munas dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai

jpnn.com, JAKARTA - Fungsionaris Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menilai pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Airlangga Hartarto, Rabu (27/11), gagal menetapkan materi musyawarah nasional (Munas).

"Pleno juga tidak mampu membuat pertanggungjawaban keuangan partai yang bersumber dari APBN lebih kurang Rp18 miliar per tahun yang diterima untuk pengelolaan partai Golkar, dan konon ratusan miliar dana saksi yang tidak jelas sumber dan penyalurannya," kata Sirajuddin seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (28/11).

Seharusnya, kata Sirajuddin, rapat pleno malam tadi membahas dan memutuskan dengan tuntas hal-hal yang dianggap krusial dan strategis, yang meliputi draf perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar, serta kapan Komite Pemilihan bekerja untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.

"Namun, rapat pleno tidak berjalan sesuai dengan harapan, justru menjauhkan Partai Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi, Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draf materi Munas saja tidak bisa," katanya.

Menurut Sirajuddin, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Munas tidak memiliki materi yang akan dibahas. "Berarti Munas Partai Golkar tanggal 3-6 Desember 2019 belum memiliki dasar yang kuat. Munas terancam gagal karena tidak ada materi yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, mengingat waktu Munas tinggal hitungan hari lagi" lanjutnya.

Sirajuddin menambahkan, Munas Partai Golkar bisa berdampak pada rendahnya legitimasi. "DPP Partai Golkar dianggap telah gagal mempersiapkan Munas Partai Golkar, ini merupakan cermin dari kualitas kepemimpinan Airlangga yang tidak mampu mengelola organisasi," katanya.

"Untuk itu, para pimpinan daerah Partai Golkar harus bersikap tegas terhadap ketidakmampuan pimpinan pusat partai Golkar,” imbuhnya.

Sirajuddin khawatir kalau ini dibiarkan, maka Partai Golkar akan terus mengalami kemunduran. “Kegagalan yang terus dilakukan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan Airlangga harus segera diakhiri,” kata mantan Sekjen DPP KNPI ini. (*/adk/jpnn)