Sisi Lain Backpacker di Australia: Dibayar Murah, Digerayangi Sejak Hari Pertama

Pada tahun 2015, Pemerintahan PM Tony Abbott memutuskan jika para 'backpacker' yang mengajukan perpanjangan visa tahun kedua, harus memberikan bukti remunerasi, biasanya dalam bentuk slip gaji.

Upaya ABC selama tujuh bulan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dideteksi oleh pemeriksaan Depdagri tidak berhasil.

Depdagri hanya menyatakan pihanya tidak memiliki dokumen yang merangkum data tentang skala pembayaran yang kurang. Mereka, katanya, melihat setiap permohonan sebagai kasus tersendiri.

Namun ABC dapat mengungkapkan bahwa Depdagri bisa menolak untuk memberikan visa kepada 'backpacker' yang kerja di sektor pertanian selama 88 hari dan dibayar rendah oleh bos mereka.

"Persyaratan ini mulai berlaku pada 2015 untuk mencegah pekerja WHV menerima pekerjaan dengan kondisi eksploitatif demi memenuhi syarat untuk visa berikutnya," kata seorang juru bicara.

Alison Rahill dari Satgas Anti Perbudakan Keuskupan Agung Katolik Sydney menilai Depdagri justru meletakkan tanggung jawab pada korban.

"Sangat tidak adil bila pekerja dibayar lebih rendah dari upah minimum kemudian mereka juga tak mendapatkan perpanjangan visa gara-gara mereka menerima pembayaran rendah tersebut," katanya.