Sistem Bikameral Indonesia Harus Berkaca dari Negara Besar

Mahyudin menjelaskan kampus-kampus jangan diam saja melihat lemahnya kewenangan DPD RI. Kampus-kampus juga harus membantu berpikir bagaimana memperkuat DPD RI.

"Maka, hemat saya amendemen kelima menjadi keharusan,” kata Mahyudin.

Dia menilai sistem bikameral juga menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian akan menciptakan demokrasi yang sehat sehingga Undang-Undang yang lahir akan lebih berkualitas dan berkeadilan.

Eks Wakil Ketua MPR RIU ini mengatakan bikameral yang kuat tidak bisa ditawar lagi, karena dinamikanya akan menciptakan produk-produk perundangan yang adil dan berkualitas.

“Keputusan-keputusan itu juga dapat menciptakan kesempatan munculnya calon pemimpin independen yang mumpuni sehingga akan terbuka luas bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon presiden, anggota DPR RI dan DPD RI,” kata Mahyudin.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah Undip Nur Hidayat Sardini menjelaskan DPD RI mempunyai peran penyeimbang dalam menghadapi oligarki. Untuk itu DPD RI harus di 'setup' kembali.

"Memang cara ini tidak akan berhasil karena ada kekhawatiran dalam proses pengambilan keputusan, maka dimatikanlah DPD RI. Bila perlu ke depannya DPD RI harus mempunyai hak veto, DPR RI saat ini seperti pemain tunggal, karena tidak ada check and balances," ujar Sardini.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengatakan DPD RI merupakan jelmaan utusan daerah. Setelah otonomi daerah maka munculah DPD RI.