Sistem Demokrasi Dituding Korbankan Kawasan Perbatasan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Hayono Isman mengatakan terabaikannya kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan dan di Kepulauan Riau merupakan konsekuensi dari demokrasi suara terbanyak yang saat ini dianut oleh sistem Pemilu di Indonesia. Padahal menurut Hayono, masalah kawasan perbatasan sangat penting karena menyangkut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Soal perbatasan sesungguhnya sangat penting. Tapi dalam kenyataannya terabaikan sebagai konsekuensi dari demokrasi suara terbanyak. Akibatnya, yang diuntungkan adalah Pulau Jawa karena memiliki suara terbanyak. Daerah perbatasan yang suaranya kecil terabaikan," kata Hayono Isman, dalam Dialog Kenegaraan "Kemerdekaan di Daerah Perbatasan", di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (21/8).

Satu-satunya cara untuk menutupi konsekuensi negatif dari demokrasi suara terbanyak itu lanjut Hayono, negara harus melakukan intervensi terhadap kawasan perbatasan antarnegara. "Jangan biarkan kawasan perbatasan dengan suara pemilih sedikit itu terus-menerus menjadi korban dari demokrasi," tegas dia.

Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyesalkan Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. "Mestinya BNPP langsung di bawah Wakil Presiden. Jangan di bawah Kemedagri karena di era reformasi ini sulit mengundang bupati yang beda partai dengan menterinya," ungkap Hayono.

BNPP, akan sulit berhasil kalau berada di bawah Kemendagri. Kalau langsung di bawah Wapres masih sangat mungkin efektif, imbuhnya.

Karena undang-undangnya menetapkan BNPP berada di bawah Kemendagri, Hayono Isman mendesak agar Presiden RI memaksa kementerian terkait dengan perbatasan bekerja secara optimal. "Mereka harus dipaksa bekerja optimal karena kesejahteraan kawasan perbatasan. Kalau kementerian terkait tidak mengindahkan, mereka menteri itu harus mundur karena  taruhannya NKRI," saran mantan Menpora era Presiden Soeharto itu.

Selain itu, dia juga meminta negara harus memberikan tambahan pendapatan bagi personel TNI yang bertugas di perbatasan untuk menjaga keamanan kawasan dan warga negara yang tinggal di perbatasan.

"Harus ada tunjangan khusus karena tugas personil TNI di perbatasan itu sangat berat menyangkut keutuhan NKRI," ujarnya. (fas/jpnn)