Sistem Logistik Dongkrak Harga Ikan

jpnn.com - SURABAYA - Selama ini kegiatan suplai dan demand untuk komoditas ikan belum tergarap maksimal.

Akibatnya, banyak ikan hasil tangkapan yang tidak terserap oleh sektor industri maupun untuk konsumsi. Nah untuk menjembatani itu, salah satunya melalui penerapan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
      
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung mengatakan, SLIN yang mulai diberlakukan pada awal Oktober dapat menjembatani antara pasokan dan kebutuhan. Selama ini penyerapan ikan hasil tangkap oleh industri tidak maksimal.

"Diharapkan, SLIN dapat memperlancar distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar. Dengan demikian pasokan ikan di dalam negeri mencukupi. Seperti pemenuhan kebutuhan terhadap ikan ikan cakalang dan tuna," katanya.
      
Selain itu, SLIN bisa membuat harga ikan stabil. Sebab, pasokan yang berlebih bisa memicu jatuhnya harga ikan. Ditambah, ikan yang tidak terdistribusi dengan segera berpotensi tidak laku dijual dan pada akhirnya dibuang.

"Tidak hanya itu, SLIN bisa mendongkrak harga ikan di tingkat nelayan hingga sekitar Rp 2.000-3.000 per kg. Kesejahteraan nelayan bisa meningkat. Misalnya ikan kembung yang hanya Rp 8.000 per kg bisa naik menjadi Rp 10.000-11.000 per kg," katanya.
      
Bentuk implementasi SLIN berupa pembangunan cold storage. Pada tahun ini, kegiatan SLIN difokuskan pada koridor Sultra-Jatim-DKI Jakarta. Di antaranya dengan membangun cold storage berkapasitas 300 ton di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari dan 400 ton di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan.

Sedangkan cold storage berkapasitas 1.500 ton di PPS Nizam Zachman Jakarta direncanakan diresmikan dalam waktu dekat.
      
Sebelumnya sepanjang tahun 2012-2013 lalu, sudah dibangun 54 cold storage dengan kapasitas 30-1.500 ton terutama di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemda juga membangun cold storage di Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. "Pihak swasta yang membangun dengan kapasitas 10.000-15.000 ton," terangnya. (res/agm)