Sistem Pajak Dinilai Lemah
Senin, 17 Mei 2010 – 16:54 WIB

Sistem Pajak Dinilai Lemah
JAKARTA— Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP), Anwar Sujadi mengatakan bahwa sistem di Direktorat Jenderal Pajak selama ini dinilai lemah. Tidak hanya itu, hal yang sama juga terjadi di Direktorat Jenderal Bea Cukai sehingga sangat rentan terjadi penyelewenangan jabatan. Kesimpulan itu disampaikan Anwar Sujadi setelah melakukan beragai pendalaman dan evaluasi internal terhadap berbagai kasus pajak yang terjadi akhir-akhir ini. Hingga saat ini kata Anwar, evaluasi berbagai kelemahan sistem di Ditjen Pajak masih terus dilakukan. Menurunya, sedikitnya ada 12 titik kelemahan yang akan segera dievaluasi. Ke-12 titik kelemahan ini telah dilaporkan KPP kepada DPR RI Komisi XI beberapa waktu lalu.
Anwar menambahkan bahwa sulitnya penanganan berbagai kasus pajak karena lemahnya sistem leadership di Ditjen Pajak tersebut. "Kelemahan kepemimpinan atau leadership ini juga terjadi di Ditjen Bea Cukai," kata Anwar Sujadi kepada wartawan di kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (17/5).
Baca Juga:
Kelemahan dalam leadership itu, lanjut Anwar, membuat Ditjen Pajak sulit menuntaskan kasus-kasus besar di perpajakan. Jikapun ada kasus yang dinilai harus segera ditindaklanjuti, maka dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang besar. "Harus butuh keberanian dalam mengungkapkannya," kata Anwar.
Baca Juga:
JAKARTA— Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP), Anwar Sujadi mengatakan bahwa sistem di Direktorat Jenderal Pajak selama ini dinilai lemah.
BERITA TERKAIT
- Vention Meluncurkan Produk Inovasi Terbaru, Desain Lebih Modern
- Survei Ninja Xpress: 40% Konsumen Singapura & Malaysia Beli Barang dari Indonesia
- Pertamina Dorong Ribuan UMKM Perempuan untuk Berkarya Lewat Program PFpreneur
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Mentrans Iftitah Harap Jepang Berinvestasi di Kawasan Transmigrasi
- Temui Menteri Rosan, Waka MPR Dorong Regulasi CCS yang Progresif dan Kompetitif