Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bisa Mempercepat Pelayanan Publik

"Kalau ngomongin birokrasi di pemerintahan, SDMnya kurang dan sulit. Memang kita harus akui, untuk mendapatkan kualitas SDM yang bagus dengan rate penghargaan, kita ngomongin gaji atau honor setara dengan ASN itu yang relatif lebih kecil, bahkan gajinya nggak terlalu jauh beda dengan UMK misalnya, tentu akan susah," kata Aris.

Aris menambahkan, selain meningkatkan SDM yang sudah ada, pemerintah Indonesia juga harus bisa berakrobat, yaitu bagaimana caranya agar peraturan yang dibuat bisa dipatuhi oleh semua masyarakat dan pegawai pemerintah maupun daerah, untuk bisa mendapatkan SDM yang mendukung.

"Yang kedua, soal infrastruktur, kita memang akui, tadi disinggung soal Pusat Data Nasional, kita baru dalam tahap membangun," ujar dia.

Senada dengan Aris Kurniawan, Pengajar Tetap Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi UI Lisman Manurung  mengatakan pemerintah harus melakukan perubahan atau transformasi secara menyeluruh untuk mewujudkan penerapan SPBE yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan.

"Kalau menurut hemat saya, kalau melakukan transformasi sampai tingkat nasional, memang pemerintah tidak bisa tidak harus melakukan perubahan dramatis. Transformasi itu berubah dari penampilannya berubah, cara kerjanya berubah," tutur Lisman.(mcr10/jpnn)