Sistem Pemilu Harus Meningkatkan Kualitas Demokrasi

“(Argumentasi) itu bisa menyesatkan. Kalau membiarkan parpol mendudukkan anggotanya dari daerah tertentu, namun masyarakat merasa tidak memilih, maka kepercayaan konstituen akan pudar. Ingat, sistem pemilu adalah induknya demokrasi,” ucap Fahri.

Dengan begitu dalam demokrasi, rakyat lebih penting dari negara. Maka itu, partai politik yang hanya dikelola segelintir orang, tidak boleh mengambil-alih aspirasi rakyat.

Guru Besar Universitas Bhayangkara Jaya dan peneliti senior BRIN Prof Hermawan Sulistyo menyebutkan, prinsip dasar dari pemilu yakni setiap orang sejak lahir mempunyai kedaulatan terhadap dirinya sendiri.

Agar tidak terjadi konflik, maka dibuat pengaturan. “Nah yang membuat pengaturan tersebut adalah orang yang kita pilih di eksekutif maupun legislatif,” ujar Hermawan.

Hermawan melanjutkan, pihak lain yang membuat pengaturan itu terdiri dari parpol dan orang, sehingga masyarakat bisa mengetahui pertanggungjawabannya, sebab dipilih langsung.

Hermawan juga menampik anggapan jika salah satu sistem pemilu tertentu lebih mudah membuat politisi tertentu terpilih di DPR. Menurutnya, semua sistem pemilu bisa menghantarkan politisi berkualitas ke DPR.

Pengamat hukum UI Chudry Sitompul menjelaskan, sistem pemilu terbagi dalam bentuk mekanis dan organik. Dalam bentuk mekanis, warga negara dipandang secara individual, yang mempunyai hak memilih.

Sementara dalam bentuk organik, warga negara tidak dilihat sebagai perorangan melainkan berdasarkan kelompoknya. Semuanya memiliki plus-minus.