Sistem Pemilu Masih Diperdebatkan

”Kalau tahun 2017 akan ada amendemen Badan Kajian MPR siap,” tukasnya.

Hanya saja, Bambang mengatakan, salah satu prasyarat bagi amendemen itu adalah komunikasi antara pimpinan MPR dengan presiden dan pimpinan partai politik harus lebih intensif.

Akan tetapi dia mangaku, sejauh ini respons dari para ketua umum partai politik untuk mengembalikan UUD1945 tidak terlihat.

”Jadi pimpinan MPR harus berkomunikasi dengan presiden dan pimpinan parpol agar gagasan amendemen jalan,” ujarnya.

Menurutnya, secara konstitusional pengembalian UUD 1945 harus melalui MPR. Sedangkan secara inkonstitusional bisa melalui dekrit presiden. (aen/dil/jpnn)