Sistem Penggajian Pejabat Akan Diubah
Jumat, 08 Januari 2010 – 19:40 WIB
JAKARTA—Sistem penggajian pejabat negara selama ini dinilai tidak adil. Besaran gaji yang diberikan kepada pejabat tidak berdasarkan jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, pemeringkatan jabatan, tanggung jawab, dan ketegori-kategori sejenisnya. Sebagai contoh, gaji gubernur Bank Indonesia (BI) lebih besar dibanding gaji presiden.
“Sistem penggajian pejabat negara mulai level teratas presiden sampai kepala daerah tidak memenuhi unsur keadilan. Bayangkan saja seorang gubernur BI gajinya lebih tinggi dari presiden,” ungkap Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Ramli Naibaho kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (8/1).
Baca Juga:
Seharusnya, lanjut Ramli, dari seluruh pejabat negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, presiden lah yang mendapatkan gaji tertinggi. Alasannya, jabatan seorang presiden paling berisiko dibanding jabatan lainnya.
“Karena ketidaksesuaian itulah, maka pemerintah mulai 2010 membuat PP tentang tunjangan dan gaji pejabat negara. Meski baru rancangan, namun diharapkan ini bisa mengubah sistem penggajian pejabat negara,” pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA—Sistem penggajian pejabat negara selama ini dinilai tidak adil. Besaran gaji yang diberikan kepada pejabat tidak berdasarkan jenis
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tunjuk Orang Dekat Megawati jadi Menko Polkam
- Sri Mulyani Kembali Pimpin Kementerian Keuangan Bersama 3 Wamenkeu
- Prabowo Subianto Pecah KLHK jadi 2 Kementerian Berbeda
- KKB Rampas Uang Kepala Kampung Untuk Beli Senjata dan Amunisi
- Tak Disangka-Sangka, Prabowo Tunjuk Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet
- Presiden Prabowo Bawa Bobby Tinggal di Istana Negara, Lihat Tuh